1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990;
  3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
  5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 79034/A.A4/HK/2017, tanggal 6 Desember 2017;
  6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 82954/A.A4/HK/2017, tanggal 22 Desember 2017;
  7. Nota Pertimbangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 180/205/12/HUK tanggal 17 April 2018, dan Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Mei 2018 yang memberikan persetujuan agar Surat Edaran Pungutan Dana Pendidikan SMA/SMK/SLB dilakukan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kalimantan Tengah;
  8. Rapat pembahasan surat edaran pungutan dana pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di ruang rapat lantai satu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi kalimantan Tengah, Komisi C DPRD Provinsi Kalteng, Itwasda POLDA Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, Inspektorat Provinsi Kalteng, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, STIH Tambun Bungai, Biro Hukum Setda Kalteng dan LPMP Kalteng
  9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 422.4/1756/Disdik/VI/2018;
  10. Program Kerja SMA Negeri 5 Palangka Raya tahun pelajaran 2018/2019;
  11. Hasil Rapat Tim dan Sekolah tanggal 21 Juni 2018